Regulasi/Peraturan:
- Permentan Nomor 32 tahun 2011
- Permentan Nomor 77 tahun 2013
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
- Undang undang RI Nomor 37 tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
- Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pemimpin
- Permenpan RB Nomor 14 tahunn 2014 tentang pengaduan masyarakat
- Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan
- Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasaan masyarakat
- Permenpan RB Nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik
- Permenpan Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
- Permenpan RB Nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengelolaan pengaduan masyarakat nasional
- Permenpan RB Nomor 15 tahun 2015 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik
- Permentan Nomor 78 tahun 2012 tentang pedoman dan penetapan SP kementan
- Permentan Nomor 77 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup kementan
- Permetan Nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman pengukuran IKM lingkup kementan
- Permentan Nomor 13 tahun 2015 tentang Adibakti Tani
- Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 17/kpts/HK.060/1/2015 tentang informasi publik yang dikecualikan di lingkungan kementan
- Permentan Nomor 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik
- Permentan Nomer 01 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
- Kepmentan Nomor 261 tahun 2019 tentang PersyaratanTeknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
- Kepmentan Nomor 262 tahun 2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
Artikel Lainnya
- Updating Buku Petunjuk Analisis Kimia Tanah, Tanaman , Pupuk dan Air
- Inhouse Training Pemahaman dan Implementasi Iso 17043:2020 dan Iso 13528:2015
- Workshop Pengembangan Aplikasi PHP Menggunakan Framework Laravel
- Sistem Informasi Pengelolaan Lahan Pertanian
- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2009
- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2010
- Partisipasi Indonesia dalam 5th Sealnet Meeting
