Simple Responsive Menu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Komitmen Balittanah Bagi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam UU No 14 tahun 2008 ini dinyatakan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun demikian tentu ada pengecualian terkait Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

Undang-Undang ini bertujuan untuk: (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik perlu syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkannya, demikian antara lain yang dijelaskan oleh Kepala Balai Penelitian Tanah (Balittanah), Dr. Ladiyani Retno Widowati sebelum acara penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik lingkup Balittanah.

Selanjutnya Kepala Balittanah menjelaskan bahwa penandatanganan ini merupakan bagian dukungan penting yang harus ada yang merupakan bagian penilaian juga dari kinerja Balittanah.

Senin pagi, tanggal 15 Juni 2020 bertempat di ruang rapat 1 Balittanah telah dilaksanakan penandatangan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik lingkup  Balai Penelitian Tanah, dipimpin Kepala Balittanah. Selanjutnya penandatanganan tersebut dilanjutkan oleh para pejabat struktural Kasubbag TU, Kasi Yantek dan Kasi Jaslit serta tim PPID yang tercantum dalam SK ka Balai Penelitian Tanah tentang PPID.

Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik  di Lingkungan Balai Penelitian Tanah melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Balittanah dapat melaksanakan pelayanan prima yang optimal.

Dalam rangka implementasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk meningkatkan kinerja PPID lingkup Kementan, Kementan melaksanakan pemeringkatan KIP lingkup Kementan tahun 2020. (Iis, M.Is, HW).

Hubungi Kami

Slogan Agro Inovasi

 
 
 

 

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS

Balai Penelitian Tanah
Jl. Tentara Pelajar No.12 Bogor Jawa Barat 16114 Indonesia
balittanah@litbang.pertanian.go.id, balittanah.isri@gmail.com
Telp :+622518336757 Fax :+622518321608; +622518322933