1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Pengelolaan Kerjasama Penelitian Melalui Mekanisme PNBP

Selasa, 21 Maret 2017 - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui salah satunya melalui pendapatan negara bukan Pajak (PNBP). Penggunaan anggaran negara harus akuntable dan juga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka akuntabilitas serta tertib administrasi keuangan, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian melakukan sosialisasi dan membedah mekanisme kerjasama penelitian sesuai dengan PP 35/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian pasal 1 huruf 1.i bahwa jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain. 

Bertempat di Ruang Rapat 2, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Badan Litbang Pertanian, Kementan telah melakukan sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Identifikasi Lahan Gambut dan Uji Efektivitas Pupuk dan Pembenah. 

Acara ini dipimpin oleh Kepala BBSDLP (Dr. Dedi Nursyamsi) dengan menampilkan dua orang pembahas yaitu : Dr. Woro Estiningtyas (Kasubbag Kerjasama BBSDLP) dan Ir. Joko Purnomo, M.Si (Kasie Pelayanan Jasa Balai Penelitian Tanah).

Dalam sambutan dan arahannya Kepala BBSDLP antara lain mengatakan: “kerjasama penelitian harus mengacu pada PP 35/2016 tersebut, yaitu ada perjanjian kerja dengan mitra, ada revisi DIPA, selanjutnya anggaran bisa digunakan artinya harus akuntable dan tertib administrasi keuangan. Penggunaan anggaran juga harus sesuai dengan SBK (standar biaya keluaran) yang berlaku”. 

Acara tersebut dihadiri oleh peneliti, pejabat strutural, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerimaan dari BBSDLP, Balittanah, dan Balitklimat. (Joko Purnomo dan Moch. Iskandar, 23/03/2017).

Hubungi Kami

Balai Penelitian Tanah
Jl. Tentara Pelajar No.12 Bogor Jawa Barat 16114 Indonesia
balittanah@litbang.pertanian.go.id Telp :+622518336757
Fax :+622518321608; +622518322933